Sikka — Menteri PU Dody Hanggodo bergerak cepat memastikan masyarakat Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa mendapat akses air bersih. Upaya ini menyasar sekitar 7.000 warga di delapan desa lewat penyediaan air darurat dan penyiapan sumber air tambahan.
Pulau Palue terletak di bagian utara Pulau Flores dan menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Menteri PU menegaskan bahwa pemenuhan air bersih merupakan prioritas dalam penanganan warga terdampak bencana.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan Menteri PU Dody Hanggodo, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran meninjau langsung kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Didampingi Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi serta meninjau kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023, yang menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue untuk memenuhi kebutuhan air pascagempa.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah. Survei ini akan menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru agar kebutuhan air masyarakat tidak hanya mengandalkan sumber yang ada saat ini.
Kementerian PU mengidentifikasi perlunya perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Selain air bersih, Kementerian PU menindaklanjuti pemulihan akses dan perlindungan kawasan permukiman. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat.
Kementerian PU juga memberikan perhatian pada Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Melalui langkah-langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue berjalan bertahap dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.