BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memilih turun langsung ke lokasi gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan membawa bantuan tunai miliaran rupiah dalam ransel pribadinya. Sikap sigap yang ditampilkannya itu menuai pujian, tetapi tak sedikit pula yang mempertanyakan motif di balik aksi yang disiarkan langsung ke jutaan subscriber kanal YouTube-nya.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pekan lalu menewaskan 83 penduduk dan melukai hampir seribu orang. Lebih dari 110 ribu warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat, bertahan tanpa akses makanan dan sanitasi yang layak.
Di tengah duka tersebut, Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang KDM (Kang Dedi Mulyadi) datang membawa bantuan langsung tunai. Momen pembagian uang yang disambut haru warga itu pun didokumentasikan dan diunggah ke kanal "Kang Dedi Mulyadi Channel" dan "Lembur Pak Channel" yang memiliki jutaan subscriber.
Pertanyaan besar kemudian mengemuka di ruang publik: apakah penayangan konten kemanusiaan ini memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara? Pasalnya, monetisasi dari kanal YouTube miliknya itu diperkirakan menghasilkan ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan, jauh di atas gaji pokoknya sebagai gubernur yang hanya sekitar Rp 8 juta.
Publik menanti kejelasan apakah penghasilan dari aktivitas "ngonten" tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Ketentuan Pasal 12 B dan 12 C UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi rujukan atas spekulasi yang beredar.
Saat Kang KDM sibuk menangani bencana di luar provinsi, sejumlah pekerjaan rumah besar justru menanti di Jawa Barat. Banjir tahunan yang terus mengancam penduduk, serta angka kemiskinan yang masih melampaui 7 persen, menjadi catatan yang belum tuntas diselesaikan.
Di bidang pendidikan, ia sendiri pernah mengeluhkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerahnya. "Parah budak ayeuna mah," celetuknya suatu ketika saat seorang remaja putri SMA gagal menjawab perkalian 2 x 12 yang seharusnya bernilai 24.
Pembagian uang tunai di lokasi bencana yang diunggah ke media sosial dinilai banyak pengamat sebagai upaya mengerek elektabilitas jelang kontestasi Pilpres 2029. Berdasarkan survei terbaru, popularitas Dedi Mulyadi berada di angka 59 persen, jauh mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang tercatat 28,3 persen.
Meski keduanya berasal dari partai yang sama, Gerindra, langkah politik Kang KDM tetap menarik untuk diamati. Namun demikian, bagi "orang-orang hukum", fokus utama bukan pada angka survei, melainkan pada status laporan kekayaan dan sumber dana yang dibawa dalam ranselnya ke NTT.