BANDUNG — Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat persentase penduduk miskin di provinsi ini sebesar 6,54 persen per Maret 2026. Angka ini membaik 0,49 persen poin dibanding Maret 2025 yang berada di level 7,03 persen.
Secara absolut, jumlah warga miskin berkurang signifikan. Jika pada Maret 2025 masih ada 3,65 juta jiwa, kini tersisa 3,44 juta orang. Dibanding September 2025, pengurangannya mencapai 114,23 ribu jiwa.
Kemiskinan Perkotaan Turun, Perdesaan Justru Naik
Data BPS menunjukkan tren yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam enam bulan terakhir. Pada periode September 2025 hingga Maret 2026, persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,66 persen menjadi 6,32 persen.
Kondisi sebaliknya terjadi di perdesaan. Angka kemiskinan di sana justru naik dari 7,28 persen menjadi 7,48 persen pada periode yang sama. Secara absolut, penduduk miskin perdesaan bertambah 10,38 ribu orang.
Namun, jika dibandingkan tahun ke tahun, keduanya sama-sama membaik. Kemiskinan perkotaan pangkas 144,84 ribu jiwa, sementara perdesaan berkurang 73,43 ribu jiwa sejak Maret 2025.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Penentu
BPS Jabar mengaitkan penurunan kemiskinan dengan sejumlah indikator makro. Ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,80 persen pada triwulan I 2026 dibanding periode sama tahun sebelumnya, lebih cepat dari triwulan III 2025 yang tumbuh 5,19 persen.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meningkat. Pada triwulan I 2026, angkanya mencapai Rp523,48 triliun, naik 6,01 persen dari triwulan III 2025 yang sebesar Rp493,82 triliun.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turut membaik. Per Februari 2026, TPT Jabar tercatat 6,64 persen, menurun dibanding Agustus 2025 yang sebesar 6,77 persen. Inflasi selama September 2025 hingga Februari 2026 juga relatif terkendali di angka 1,76 persen.
Sektor Pertanian Tertekan, Produksi Padi Anjlok
Di sisi lain, sektor pertanian menghadapi tantangan. Luas panen padi pada Februari 2026 tercatat 98,47 ribu hektare, turun 20,79 persen dibanding September 2025 yang mencapai 124,31 ribu hektare.
Produksi padi ikut merosot 24,28 persen, dari 0,90 juta ton menjadi 0,68 juta ton. Penurunan ini berpotensi menekan pendapatan petani dan memengaruhi daya beli masyarakat perdesaan.
DPRD Minta Pembangunan Fisik Seimbang dengan Pemberdayaan
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif," kata Buky Wibawa.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan dan pengentasan masalah sosial merupakan bagian dari misi ketiga dan keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025-2029. "Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik," pungkasnya.
