JAWA BARAT — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 1 menggelar audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada Selasa, 20 Oktober 2026, untuk memperkuat koordinasi pengawasan hukum di lingkungan pelabuhan. Pertemuan itu sekaligus menjadi perkenalan Executive Director 1 Pelindo Regional 1 yang baru, Hanny Uktolseya, di hadapan Kepala Kejati Sumut Muhibuddin.
Pelindo Regional 1 menempatkan sinergi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya menjaga operasional kepelabuhanan tetap transparan dan akuntabel. Rombongan perusahaan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., dalam pertemuan yang berlangsung di Medan.
Agenda audiensi mencakup perkenalan Hanny Uktolseya sebagai Executive Director 1 Pelindo Regional 1. Selain itu, kedua pihak membahas pola komunikasi antarlembaga agar setiap kegiatan usaha pelabuhan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1 Fadillah Haryono menyatakan sinergi dengan aparat penegak hukum berperan vital dalam memastikan kelancaran bisnis dan operasional perusahaan. Menurut dia, komitmen itu diwujudkan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta penguatan integritas di setiap lini pelayanan.
Bagi perusahaan pengelola pelabuhan, kedekatan dengan kejaksaan berfungsi ganda. Satu sisi memberi kepastian hukum atas transaksi dan kontrak kerja sama, sisi lain menjadi kanal konsultasi sebelum kebijakan operasional diambil.
Pola pendampingan semacam ini lazim dipakai BUMN untuk menekan risiko sengketa hukum. Kejaksaan sendiri memiliki peran sebagai pengacara negara yang dapat memberikan pertimbangan hukum kepada badan usaha milik negara.
Kolaborasi Pelindo Regional 1 dan Kejati Sumut diarahkan pada pengoptimalan langkah pencegahan potensi pelanggaran hukum. Pendekatan pencegahan dinilai lebih efisien dibanding penanganan perkara yang sudah berjalan.
Sinergi lintas instansi juga diyakini menciptakan iklim usaha yang kondusif di kawasan pelabuhan. Dampak lanjutannya adalah peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Utara.
Pelabuhan di wilayah Sumatera Utara, terutama Belawan, menjadi simpul logistik utama untuk ekspor-impor komoditas regional. Perbaikan tata kelola di titik ini berpotensi memangkas waktu sandar dan mempercepat arus barang.
Kedua lembaga sepakat merajut komunikasi yang lebih erat ke depan. Fokusnya memastikan operasional kepelabuhanan berjalan sesuai regulasi tanpa mengorbankan kecepatan layanan.
Bagi Pelindo Regional 1, pertemuan ini menandai langkah awal kepemimpinan baru di jajaran eksekutif. Arah kebijakan perusahaan akan diuji pada seberapa konsisten prinsip GCG diterapkan di lapangan, bukan hanya di ruang rapat.