CIREBON — Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Dadi Rohanadi, menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada pertengahan Juli 2026. Ia mengaku sudah berkali-kali mengusulkan perbaikan infrastruktur di wilayah perbatasan itu, namun tak kunjung terealisasi.
"Saya sudah usulkan perbaikan berkali-kali, akhirnya saya sempat berpikir ekstrem, mungkin enggak jika kita ikhlaskan sebagian saudara kita serahkan pada Jawa Tengah, Brebes. Kalau memang kita tidak bisa urus," kata Dadi dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu viral di media sosial dan memicu perhatian publik terhadap kondisi wilayah perbatasan Cirebon-Brebes. Dadi menegaskan, usulan ini bukan karena warga ingin meninggalkan Jawa Barat, melainkan sebagai bentuk keprihatinan atas ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Akses Jalan Rusak, Warga Lebih Sering ke Brebes
Keluhan warga terdengar jelas dari Blok Tegur, Dusun 3, Desa Tawangsari. Darjo (42), warga setempat, mengaku lebih sering berbelanja kebutuhan dagang ke Pasar Limbangan, Kabupaten Brebes. Sebab, akses menuju pasar di wilayah Kabupaten Cirebon sulit dilalui.
"Mobil enggak bisa. Jangankan mobil, Tossa juga enggak bisa. Di depan sudah ada plangnya, satu-satunya ya motor, kalau mobil kita harus putar jauh," kata Darjo kepada Kompas.com, Senin (20/7/2026).
Sebagai petani bawang, Darjo juga mengaku hasil panennya lebih mudah dipasarkan melalui Brebes karena kondisi jalan di wilayah Cirebon tidak mendukung.
Fasilitas Kesehatan Sulit Diakses Saat Musim Hujan
Keluhan serupa disampaikan Fauzah (40), warga Blok Tegur. Ia mengatakan, akses menuju fasilitas kesehatan di wilayah Cirebon cukup sulit, terutama saat musim hujan. Jalan yang rusak membuat warga harus menempuh perjalanan lebih jauh dan berisiko.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar warga, seperti akses jalan yang layak untuk mengakses pusat pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi, belum terpenuhi. Hingga kini, berbagai usulan perbaikan infrastruktur dari warga dan perwakilan daerah disebut belum juga direalisasikan oleh Pemprov Jawa Barat.
