JAWA BARAT — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memutuskan menertibkan perusahaan sawit dan tambang nikel yang terafiliasi dengan pengusaha berinisial AK, yang diduga kuat Arif Kurniawan, pemilik PT Dua Delapan Resources. Langkah ini diambil dalam rapat pimpinan Satgas PKH pada Rabu (4/11/2026) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bersamaan dengan penyidikan Kejaksaan Agung yang memburu aliran uang jaringan tersebut.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyatakan keputusan penertiban diambil setelah tim melakukan penelaahan dan verifikasi awal terhadap jaringan perusahaan yang diduga berada dalam pengendalian AK. Hasilnya, Satgas menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
"Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang ilegal, terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK," kata Barita di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Penertiban ini tidak berdiri sendiri. Di saat bersamaan, Kejaksaan Agung memburu sosok Arif Kurniawan dan menelusuri aliran uangnya, sehingga dua lembaga negara bergerak dalam waktu berdekatan.
Siapa Arif Kurniawan, Sang "Raja Nikel"
Jejak digital Arif sangat minim. Tidak ada akun Instagram, tidak ada profil LinkedIn, dan nyaris tidak pernah muncul di berita profil pengusaha. Yang diketahui, ia pengusaha Tionghoa asal Surabaya, Jawa Timur, yang sengaja menghindari media sosial untuk menyembunyikan gurita bisnisnya.
Arif mengawali karier di industri komoditas saat bekerja di Glencore Jakarta sekitar tahun 2000-an. Perusahaan perdagangan komoditas global asal Swiss itu menjadi tempatnya berpindah dari divisi perdagangan batu bara ke nikel. Jam terbang di Glencore membuatnya matang di sektor trading pertambangan.
Sekitar 2015, Arif mendirikan PT Dua Delapan Resources. Nama "Dua Delapan" dipilih karena melambangkan nomor atom nikel, 28. Tiga tahun berselang, ia baru memiliki unit perdagangan nikel sendiri.
Bisnisnya melambung seiring masifnya investasi China membangun smelter nikel di Indonesia. Arif menjadi penghubung antara penambang nikel lokal dengan smelter besar milik China, antara lain Tsingshan Holding Group dan Jiangsu Delong.
Konsesi 71.000 Hektare dan Sepertiga Pasar Bijih Nikel
Dalam menjalankan bisnis, Arif berkongsi dengan pengusaha Edi Liu Amas yang sama-sama tertutup. Laporan investigasi Bloomberg menyebut duet ini menguasai sedikitnya 20 konsesi tambang nikel dengan luas total sekitar 71.000 hektare, baik legal maupun ilegal.
Luas itu setara Kota New York, bahkan lebih besar ketimbang konsesi Weda Bay Nickel di Maluku Utara. Berdasarkan catatan industri, jaringan bisnisnya sempat memperdagangkan sepertiga dari total pasar bijih nikel Indonesia, dengan volume transaksi diperkirakan mencapai miliaran dolar AS atau setara puluhan triliun rupiah.
Uang Rp 11,2 Miliar hingga Izin yang Diperpanjang Berkali-kali
Pada Kamis (5/11/2026), tim penyidik Kejagung menggeledah enam lokasi di Jakarta bersama tim digital forensik. Dari penggeledahan itu ditemukan uang Rp 11,2 miliar di lokasi pertama, Rp 595 juta di lokasi kedua, serta barang bukti elektronik berupa ponsel, laptop, dan rekaman CCTV.
Kejagung menyebut lima perusahaan, yakni PT BSJ, PT KA, PT ANI, PT AMI, PT AMIT, dan PT HJ, yang berusaha di tambang nikel Sulawesi Tenggara dan diduga dikendalikan AK sebagai penerima manfaat. Salah satu temuan, izin usaha produksi pertambangan PT BSJ dan PT KA berakhir tahun 2015 tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, yang menurut penyidik bertentangan dengan ketentuan berlaku.
Penyidik juga menelusuri dugaan pemberian kepada penyelenggara negara, khususnya dalam pengelolaan tambang, pemberian izin, produksi, serta penjualan. Penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH dan penyidikan Kejagung kini berjalan beriringan menyasar jaringan bisnis yang selama bertahun-tahun nyaris tak tersentuh.