Pencarian

Gubernur Dedi Mulyadi Diminta Realisasikan Janji Berobat Gratis Non-BPJS, RS di Jabar Masih Tunggu Juknis

Sabtu, 21 November 2026 • 08:01:32 WIB
Gubernur Dedi Mulyadi Diminta Realisasikan Janji Berobat Gratis Non-BPJS, RS di Jabar Masih Tunggu Juknis
Ketua FWK Jabar Tatang Suherman meminta janji berobat gratis non-BPJS Gubernur Dedi Mulyadi segera direalisasikan, bukan sekadar wacana.

BANDUNG — Ketua Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Jawa Barat Tatang Suherman menyatakan kebijakan pembebasan biaya pengobatan bagi warga tanpa BPJS merupakan langkah bagus. Namun ia menegaskan janji Gubernur Dedi Mulyadi itu harus segera direalisasikan, bukan berhenti sebagai wacana.

“Ini sangat bagus banget, tetapi kita meminta segera direalisasikan jangan sebatas omon omon saja,” kata Tatang dalam diskusi mingguan FWK Jabar di Sekretariat FWK Braga, Bandung.

Pernyataan itu muncul karena rumah sakit di lapangan belum bisa menjalankan kebijakan tersebut. Penyebabnya, petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan belum diterbitkan Pemprov Jabar.

Rumah Sakit Tunggu Aturan Pelaksana dari Pemprov Jabar

Bendahara FWK Jabar Mantoyo menyebut rumah sakit, terutama RS pemerintah, masih menunggu aturan pelaksanaan dari Pemprov Jabar. Tanpa juknis, pihak rumah sakit belum berani mengambil langkah sendiri.

Kondisi itu membuat warga yang datang berobat belum tentu terlayani. Sekretaris FWK Kurnia Nugraha menyebut sudah banyak warga kurang mampu yang ditolak rumah sakit karena kebijakan belum punya dasar teknis.

Menurut Kurnia, masyarakat menyambut baik niat gubernur. Banyak warga kesulitan berobat karena tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.

Isi Kesepakatan: Kelas 3 Ditanggung Pemprov dan Pemkab/Pemkot

Dedi Mulyadi sebelumnya mengumumkan layanan kesehatan dan rawat inap gratis di kelas 3 bagi warga Jawa Barat yang tidak memiliki BPJS, menunggak iuran, atau kartunya kedaluwarsa. Warga yang belum punya KTP pun disebut boleh berobat.

Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Jabar, pemerintah kabupaten/kota, dan jaringan rumah sakit dilakukan pada 7 Oktober 2026. Kesepakatan itu mencakup warga yang sakit, mengalami kecelakaan, atau menjadi korban kejahatan seperti penganiayaan, pembegalan, dan perampokan yang menimbulkan luka.

Pembiayaan berlaku untuk perawatan kelas tiga. Beban biaya ditanggung bersama oleh Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota terkait. Rumah sakit yang sudah menandatangani kesepakatan meliputi 65 RSUD di Jawa Barat serta sejumlah RS pemerintah pusat dan swasta, termasuk RSHS Bandung, RSCM, RSPAD Gatot Subroto, RS Jantung Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, dan RS Cicendo.

DPRD Sukabumi Soroti Juknis dan Tekanan Anggaran Daerah

Persoalan juknis juga disorot DPRD Kabupaten Sukabumi. Wakil Ketua I DPRD Sukabumi Yudha Sukmagara menyebut hal itu menjadi perhatian dalam pembahasan Badan Anggaran.

Yudha menilai kebijakan Pemprov berpotensi menjadi solusi bagi warga kurang mampu. Namun pelaksanaannya harus dipastikan tersedia di lapangan, termasuk kesiapan anggaran daerah untuk menopang kebutuhan kesehatan.

Daerah lain di Jawa Barat menghadapi kondisi serupa. Rumah sakit daerah umumnya belum bisa menerima pasien tanpa BPJS selama juknis belum turun, sehingga janji layanan gratis itu belum bisa dinikmati warga di meja pendaftaran.

Follow jabarklik.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: terasjabar.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks