BOGOR — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung mengecek distribusi genteng untuk program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemeriksaan dilakukan setelah muncul laporan bahwa sejumlah sopir truk pengangkut genteng belum mendapat kepastian pembayaran atas pekerjaan mereka.
Dedi tidak serta-merta menerima laporan bahwa masalah pembayaran sudah selesai. Ia memilih bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terlibat di lapangan, termasuk meminta kejelasan dari bupati setempat.
Momen Tegas Gubernur: "Mana Beresnya?"
Sikap Dedi terekam dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menegaskan tidak mau lagi menerima jawaban normatif soal penyelesaian masalah.
"Saya sekarang enggak mau gampang percaya. Saya tanya langsung. Mana Bupati? Tadi barusan bilang sudah beres. Mana beresnya?" ujar Dedi.
Gubernur meminta persoalan pembayaran dituntaskan lebih dulu sebelum pembahasan distribusi genteng dilanjutkan. Prioritasnya adalah memastikan para sopir yang sudah mengangkut genteng menerima hak mereka.
146 Truk Disiapkan, 85 Belum Dibayar
Dalam pembahasan soal distribusi genteng, terungkap sekitar 146 truk telah disiapkan untuk mengangkut genteng produksi lokal. Dari jumlah itu, sekitar 85 truk disebut belum mendapatkan pembayaran ketika persoalan mencuat.
Kondisi tersebut membuat Dedi mempertanyakan mengapa kendaraan sudah disiapkan dan genteng telah dimuat, tetapi tujuan pengiriman maupun proses administrasinya belum sepenuhnya jelas.
Penyebab: Daerah Belum Pilih Toko Penerima
Perwakilan pemerintah daerah kemudian menjelaskan bahwa sebagian pengiriman masih terkendala tujuan penerimaan. Sejumlah daerah disebut belum menyelesaikan proses pemilihan toko atau pihak yang akan menerima genteng.
Belum ada keterangan resmi mengenai tenggat penyelesaian pembayaran bagi 85 sopir tersebut. Persoalan distribusi genteng menjadi sorotan karena menyangkut hajat warga penerima bantuan bedah rumah di Jawa Barat.
Apa Itu Program BSPS
BSPS merupakan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang menyasar rumah tidak layak huni. Program ini memberi bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kualitas rumah mereka.
Dalam pelaksanaannya, pengadaan material seperti genteng melibatkan produksi lokal dan jasa angkut dari warga sekitar. Karena itu, keterlambatan pembayaran sopir truk berpotensi berdampak langsung pada perekonomian warga yang terlibat dalam rantai distribusi.