KARAWANG — Plt Kepala Sekolah SMPN 4 Karawang, Sopandi, S.Pd., mengaku hanya menerima informasi bahwa LKS digratiskan tanpa ada sosialisasi mekanisme realisasi anggaran. Ia khawatir kebijakan yang diambil untuk meringankan beban orang tua murid ini justru menjebak sekolah pada pelanggaran administrasi.
“Sampai saat ini saya hanya menerima informasi bahwa buku LKS digratiskan. Tapi soal teknisnya saya belum tahu, apakah dari APBD atau dari dana BOS,” ujar Sopandi kepada media, Senin (20/07/2026).
Benturan dengan Aturan Dana BOS
Sopandi menegaskan, jika kebijakan ini dipaksakan menggunakan dana BOS dari pemerintah pusat, maka akan membentur aturan baku. Seluruh perencanaan belanja sekolah sudah dikunci dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2026.
“Kalau dari dana BOS kan sudah ada juknisnya,” tambah Sopandi. Ia mengisyaratkan bahwa memindahkan alokasi dana BOS secara mendadak berisiko melanggar aturan hukum dan bisa bermasalah di kemudian hari.
Dilema di Tingkat Sekolah
Kondisi ini membuat para kepala sekolah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, orang tua murid menyambut gembira kebijakan tersebut karena meringankan beban ekonomi. Di sisi lain, sekolah tidak bisa serta-merta merealisasikannya tanpa kepastian hukum.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berusaha melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang. Belum ada pernyataan resmi dari dinas terkait sumber alokasi anggaran LKS gratis tersebut.
