BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta jajaran pemerintah daerah memastikan tidak ada warga yang pulang dari rumah sakit dengan membawa utang karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Instruksi ini ia sampaikan di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Menurut Dedi, kemerdekaan yang hakiki baru terasa apabila masyarakat memperoleh layanan dasar tanpa hambatan finansial. Ia menyoroti masih adanya pasien yang kesulitan membayar biaya perawatan hingga berujung pada masalah administrasi.
Rumah Sakit Dilarang Tahan KTP Pasien
Dedi Mulyadi secara spesifik menyoroti praktik penahanan dokumen kependudukan oleh rumah sakit. Ia menegaskan hal itu tidak boleh terjadi, terutama bagi ibu yang baru menjalani persalinan melalui operasi caesar.
“Tidak boleh ada ibu yang menjalani operasi caesar, lalu KTP-nya ditahan rumah sakit karena belum mampu membayar,” ujarnya di hadapan peserta upacara.
Ia juga menyinggung kondisi pasien yang terpaksa memiliki utang atau menghadapi persoalan administrasi karena tidak sanggup membayar biaya rumah sakit. “Jangan sampai rakyat masuk rumah sakit, kemudian pulang membawa utang karena tidak sanggup membayar biaya pengobatan,” tegas KDM.
APBD Jabar Diarahkan untuk Kebutuhan Dasar Warga
Pemenuhan layanan dasar menjadi salah satu fokus pemerintahan Dedi Mulyadi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat akan diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh pendidikan, kesehatan, akses listrik, hingga kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Dedi menilai ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran atau banyaknya fasilitas pemerintah. Justru sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi tolok ukur utama.
Penyelenggara Negara Diminta Prioritaskan Keadilan
Dalam kesempatan itu, KDM mengajak seluruh unsur penyelenggara negara, mulai dari TNI, Polri, pengadilan hingga pemerintah daerah, untuk bersama-sama mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan rakyat. Ia meminta para pejabat tidak hanya memikirkan peningkatan tunjangan maupun fasilitas pribadi.
“Jangan hanya memikirkan kenaikan tunjangan dan tambahan fasilitas. Kita harus membangun rasa keadilan untuk seluruh rakyat,” ucapnya.
Generasi Muda Jadi Prioritas Perlindungan
Dedi Mulyadi menambahkan, upaya menghadirkan kemerdekaan juga harus menyentuh generasi muda. Pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi anak-anak muda dari berbagai hal yang dapat merusak masa depan, termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Ia berharap momentum HUT ke-81 RI menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata. Dengan begitu, masyarakat Jawa Barat tidak hanya merayakan kemerdekaan secara seremonial, tetapi juga merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
