CIMAHI — Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan arah baru penanganan kemiskinan itu saat ditemui di Cimahi, Rabu. Menurutnya, program bantuan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan warga, bukan sekadar jaring pengaman sosial.
"Bantuan juga tidak hanya berfokus pada jaring pengaman sosial (karitatif). Tetapi harus berorientasi pada pelatihan, pembukaan lapangan kerja, dan dukungan usaha produktif," ujarnya.
Pergeseran pendekatan itu bertumpu pada data BPS yang menunjukkan jumlah penduduk miskin Cimahi menyusut dibanding tahun sebelumnya. Penurunan 1.036 orang menjadi 25.965 jiwa pada Maret 2025 memberi ruang bagi Pemkot untuk memperluas sasaran program.
Industri Pengolahan Jadi Tumpuan Penyerapan Kerja
Sektor industri pengolahan menyumbang 44,83 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Cimahi atas dasar harga berlaku pada 2024. Angka itu menjadikan manufaktur sebagai penopang utama ekonomi kota.
Pemkot menilai potensi tersebut bisa diperkuat lewat pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perluasan akses pasar. Warga berpenghasilan rendah diharapkan memperoleh peluang lebih besar untuk masuk ke lapangan kerja maupun merintis usaha produktif.
Pelatihan keterampilan menjadi salah satu instrumen yang disiapkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Dukungan usaha produktif diarahkan agar penerima manfaat tidak bergantung pada bantuan tunai berkelanjutan.
Sinergi Lintas Perangkat Daerah Jadi Syarat
Ngatiyana menyebut penanggulangan kemiskinan tidak bisa berjalan sektoral. Diperlukan sinergi lintas perangkat daerah, terutama bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.
"Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berjalan sektoral," katanya.
Pemkot juga menekankan verifikasi dan pemutakhiran data berkala. Langkah itu untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan tepat sasaran, sekaligus melindungi data pribadi penerima manfaat.
Kolaborasi dengan Swasta dan Lembaga Masyarakat
Ke depan, Pemkot Cimahi berharap kolaborasi pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat memperluas akses warga terhadap pekerjaan dan usaha produktif. Penanggulangan kemiskinan diharapkan berjalan berkelanjutan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Dengan angka kemiskinan 4,20 persen, Cimahi masih menyisakan pekerjaan rumah pada kelompok warga berpenghasilan rendah. Sasaran 2026 diarahkan agar penurunan jumlah penduduk miskin berlanjut melalui jalur peningkatan pendapatan, bukan sekadar penyaluran bantuan.
