JAWA BARAT — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait maraknya praktik penambangan emas ilegal di Indonesia. Ia menduga kuat aktivitas tanpa izin ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menjadi lumbung pasokan bagi jaringan penyelundupan emas ke mancanegara.
Pernyataan tersebut mengemuka di tengah upaya pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditas mineral. Dugaan ini menjadi alarm serius bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri rantai distribusi emas ilegal yang selama ini beroperasi secara senyap.
Modus Penyelundupan dan Kerugian Negara
Menurut Purbaya, emas hasil tambang ilegal itu diduga dikumpulkan dan diselundupkan melalui jalur-jalur yang tidak tercatat dalam sistem kepabeanan. Praktik ini bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut potensi kehilangan pendapatan negara yang jumlahnya bisa sangat besar.
Ia menegaskan bahwa aktivitas PETI selama ini menjadi titik lemah dalam pengawasan. Para pelaku memanfaatkan celah tersebut untuk mengalirkan emas ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi, sehingga negara tidak memperoleh penerimaan dari setiap gram emas yang keluar.
Dugaan ini memperkuat kekhawatiran bahwa sektor pertambangan rakyat yang tidak terkelola justru menjadi ladang subur bagi ekonomi bawah tanah. Alih-alih memberikan manfaat bagi kas negara, aktivitas ini malah memperkaya segelintir oknum dan sindikat lintas batas.
Dorongan Percepatan Pengawasan
Pernyataan Menkeu ini menjadi sinyal keras bagi kementerian dan lembaga terkait untuk segera membenahi pengawasan pertambangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga aparat penegak hukum dinilai krusial untuk memutus mata rantai penyelundupan.
Purbaya menggarisbawahi bahwa penanganan kasus ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi data dan intelijen untuk melacak pergerakan emas ilegal, baik dari lokasi tambang hingga titik keberangkatan ekspor gelap.
Langkah tegas diperlukan agar celah hukum yang selama ini dimanfaatkan para pelaku bisa segera ditutup. Jika tidak, kerugian negara dari sektor ini akan terus berulang setiap tahunnya.
Publik kini menanti tindak lanjut konkret dari aparat, tidak hanya sekadar pernyataan. Pertanyaannya, seberapa cepat pemerintah mampu membongkar jaringan yang selama ini diperkirakan telah beroperasi lama ini.
