JAWA BARAT — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkuat pembenahan tata niaga pangan untuk memastikan petani mendapat harga layak dan konsumen membeli dengan harga wajar, di tengah inflasi yang kini berada di level 3,28 persen. Langkah itu diambil karena produksi ayam, telur, dan beras tercatat surplus, tetapi peternak dan petani justru mengeluh harga jual rendah sementara konsumen tetap menanggung harga tinggi di pasar.
Amran menyampaikan hal itu dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar. Menurutnya, stabilitas inflasi yang terjaga di bawah batas atas 3,5 persen harus dibarengi dengan perbaikan rantai distribusi pangan.
"Alhamdulillah, saat ini petani sejahtera, inflasi terkendali. Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen," kata Amran, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Surplus Produksi, tapi Harga Tak Berpihak ke Petani
Amran menyoroti anomali yang membuat kebijakan pangan terasa timpang. Produksi ayam, telur, dan beras disebut surplus, bahkan sebagian sudah diekspor. Namun di tingkat peternak, harga jual justru rendah, sementara di pasar konsumen harga tetap mahal.
"Produksi ayam kita surplus, telur surplus, beras juga surplus. Bahkan sudah ada yang kita ekspor. Tetapi peternaknya mengeluh karena harga di tingkat mereka rendah, konsumen juga mengeluh karena harga di pasar tinggi. Ini yang harus kita benahi," tutur Amran.
Ia mencontohkan harga ayam di tingkat peternak yang berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, sedangkan di tingkat konsumen mencapai sekitar Rp46.000 per kilogram. Selisih itu, menurut dia, menunjukkan ada persoalan di rantai tengah yang perlu ditelaah lewat pembenahan distribusi dan pengawasan tata niaga.
"Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini," katanya.
Petani Tak Boleh Dikorbankan demi Harga Murah
Amran menegaskan, pengendalian inflasi pangan tidak boleh hanya berorientasi menurunkan harga di tingkat konsumen dengan mengorbankan produsen. Pemerintah, katanya, harus memastikan petani memperoleh harga yang layak sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
"Tujuan kita bukan membuat harga petani jatuh supaya konsumen murah. Tujuan kita adalah petani mendapat harga yang layak, konsumen membeli dengan harga yang wajar, dan mata rantai yang tidak efisien kita pangkas," ujarnya.
Soal praktik perdagangan yang berpotensi merugikan produsen dan konsumen, Amran menyebut persoalan tata niaga tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Cold Storage hingga Koperasi Jadi Kunci
Pembenahan tata niaga, menurut Amran, harus dilakukan menyeluruh. Cakupannya mulai dari penguatan distribusi, pemangkasan mata rantai perdagangan yang tidak efisien, hingga pengembangan infrastruktur penyimpanan.
Salah satu upaya yang didorong adalah pembangunan cold storage atau fasilitas penyimpanan dingin, disertai penguatan koperasi yang menghubungkan petani dengan konsumen. Lewat skema itu, komoditas seperti cabai, tomat, telur, dan ayam dapat dikelola sesuai kebutuhan pasar sehingga kelebihan pasokan tidak langsung menekan harga di tingkat produsen.
"Ketika produksi melimpah, kita harus bisa mengelola pasokan. Kalau produksi berkurang, stok yang tersedia bisa dikeluarkan. Dengan begitu, petani terlindungi dan konsumen juga mendapatkan harga yang lebih wajar," katanya.
Bagi peternak dan petani, perbaikan tata niaga berarti harga jual tidak lagi jatuh saat panen raya. Bagi konsumen, pemangkasan rantai distribusi berpotensi menekan selisih harga yang selama ini dinikmati pedagang perantara. Dengan inflasi di level 3,28 persen, ruang fiskal pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan masih terbuka, asalkan distribusi ikut dibenahi.
